Parkir Ilegal Makin Marak, DPRD Bocorkan Penghasilan Hingga Rp100 Juta per Hari!
--
Oleh karena itu, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), dan Kejaksaan Agung Jakarta untuk menyelidiki laporan keuangan pengelola parkir tersebut.
Baca juga: Nonton Drama My Royal Nemesis (2026) Episode 3-4 Sub Indonesia, Pertemuan Bikin Konflik Panjang!
Baca juga: Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk BBM di Muratara, 16 Orang Tewas dalam Insiden!
"Dan ini kami meyakini ada indikasi kuat bahwa penyimpangan dan memanipulasi data terhadap laporan pembayaran kepada Bapenda. Dan ini adalah potensi kerugian negara," ujarnya.
Pengelolaan Parkir Diambil Alih oleh Dinas Perhubungan
Setelah penutupan, pengelolaan parkir di area Blok M akan langsung ditangani oleh Unit Pengelolaan Parkir (UP) Dinas Perhubungan Jakarta. Pemerintah juga telah mulai menerapkan sistem pembayaran parkir tanpa uang tunai untuk mencegah kehilangan pendapatan dan pungutan ilegal.
"Kami tidak ingin lagi ada kebocoran-kebocoran maupun permainan dari oknum tertentu yang melakukan pungutan dari masyarakat," kata Jupiter.
Untuk saat ini, pengunjung Blok M tidak akan membayar biaya parkir hingga peningkatan sistem selesai.
Kepala Unit Manajemen Parkir Dinas Perhubungan Jakarta, Massdes Arouffy, menyatakan bahwa peningkatan sistem dijadwalkan akan diselesaikan sesegera mungkin agar layanan parkir dapat kembali beroperasi normal.
"Setelah penyegelan ini, malam ini kami segera upgrading sistemnya agar diharapkan besok sudah bisa berfungsi dengan sistem yang baru," kata Massdes.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia (POLRI) untuk mengamankan area Blok M dan memastikan tidak ada lagi pungutan ilegal di lokasi tersebut.
